Layanan Pidana

Dengarkan Audio Book Layanan Pidana

Izin Khusus Penyitaan & Penggeledahan

  1. Surat Permohonan dari Penyidik / PPNS.
  2. Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan.
  3. Laporan Polisi.
  4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
  5. Resume Singkat.

Silahkan klik tombol di bawah ini

e-BERPADU

Izin / Persetujuan Penyitaan & Penggeledahan

  1. Surat Permohonan dari Penyidik / PPNS.
  2. Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan.
  3. Laporan Polisi.
  4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
  5. Berita Acara Penyitaan / Penggeledahan.
  6. Surat Tanda Terima Barang Bukti.
  7. Surat Perintah Penyidikan.
  8. BA Tersangka/Penetapan Tersangka/Resume .
  9. Softcopy BA

Silahkan klik tombol di bawah ini

e-BERPADU

Perpanjangan Penahanan Penyidik

  1. Surat Permohonan dari Penyidik.
  2. Laporan Polisi.
  3. Surat Perintah Penyidikan.
  4. Surat Perintah Penahanan.
  5. Berita Acara Penahanan.
  6. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Penuntut Umum.
  7. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum.
  8. Resume Polisi.

Silahkan klik tombol di bawah ini

e-BERPADU

Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum

  1. Surat Permohonan dari Penuntut Umum.
  2. Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan)
  3. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Lanjutan.
  4. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka.
  5. Berita Acara Pendapat (Resume)
  6. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum.

Silahkan klik tombol di bawah ini

e-BERPADU

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa

  1. P-31 Surat Pelimpahan Berkas Perkara.
  2. T-7 Surat Perintah Penahanan.
  3. P-16A Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Tindak Pidana.
  4. P-29 Surat Dakwaan.
  5. P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa.
  6. Yang ancamannya diatas 5 tahun harus ada Penunjukan Penasihat Hukum atau Surat Penolakan dari terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum.
  7. Softcopy Dakwaan.
  8. BAP Polisi.

Silahkan klik tombol di bawah ini

e-BERPADU

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Anak

  1. P-31 Surat Pelimpahan Berkas Perkara.
  2. T-7 Surat Perintah Penahanan.
  3. P-16A Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Tindak Pidana.
  4. P-29 Surat Dakwaan.
  5. P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara.
  6. Softcopy Dakwaan.
  7. BAP Polisi.

Silahkan klik tombol di bawah ini

e-BERPADU

Permohonan Upaya Hukum Banding

  1. Akta permohonan banding, apabila terdakwa tidak ditahan ditahan dilaksanaan di depan panitera dan apabila terdakwa ditahan dilaksanakan di depan Kepala LAPAS/RUTAN
  2. Pemberitahuan adanya Permohonan Banding
  3. Memori Banding
  4. Pemberitahuan Memori Banding
  5. Kontra Memori Banding
  6. Pemberitahuan Kontra memori banding
  7. Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)
  8. Pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi

Permohonan Upaya Hukum Kasasi

  1. Menandatangani Akta permohonan kasasi dalam hal terdakwa berada di dalam rutan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maka terdakwa dapat menyatakan di LAPAS / RUTAN dan selanjutnya Kepala LAPAS / RUTAN mengirimkan surat permohonan tersebut ke Pengadilan dan selanjutkannya Pengadilan Negeri akan menyiapkan Akta Permohonan Kasasi untuk ditandatangani oleh Terdakwa
  2. Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi
  3. Permohonan kasasi yang tidak mengajukan memori kasasi dinyatakan GUGUR melalui Penetapan Permohonan Kasasi Gugur
  4. Softcopy Memori Kasasi

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) / Grasi

  1. Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali / grasi dalam hal terpidana berada di dalam Lapas / Rutan maka terpidana dapat mengajukan surat melalui LAPAS / Rutan ke Pengadilan Negeri untuk menjadwalkan penandatanganan Akta peninjauan Kembali / Grasi
  2. Untuk Grasi dapat diajukan apabila terpidana dijatuhi hukuman minimal 2 (dua) tahun
  3. Soft copy memori Peninjauan Kembali / Grasi

Izin Besuk Tahanan

  1. Surat permohonan izin besuk
  2. Fotokopi KTP
  3. Fotokopi KK (Bila pemohon adalah keluarga terdakwa)
  4. Surat kuasa (Bagi penasihat Hukum Terdakwa)

Silahkan klik tombol di bawah ini

e-BERPADU
PENTING

Mohon Perhatian

Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 03/KMA/NK/VI/2022 pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu pada seluruh Pengadilan di Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Lembaga Penegak Hukum (LPH) bahwa :

    1. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Pusat dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH ke Mahkamah Agung RI;
    2. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Provinsi termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum masing-masing;
    3. Bagi instansi penegak hukum yang berada di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan termasuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat mengajukan permohonan pembuatan akun Admin LPH melalui satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah Hukum masing-masing;
        1. Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan klik   
      TOMBOL Berikut ini
Layanan Perdata
Layanan Hukum
Layanan Umum